Desa Anti Politik Uang Di Sleman

Situs Judi Online Terpercaya

istanaberita – Satu desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, melakukan gerakan menolak politik uang

 

Spanduk penolakan politik uang terpasang di gang-gang di desa dengan mayoritas penduduk petani.

Wasingatu Zakiyah warga Desa Sardonoharjo pelopor gerakan anti politik uang yang memberikan pemahaman kepada warga untuk menolak praktik politik uang. Menghadapi pemilu serentak pada 17 April, desa ini mengeluarkan peraturan Kepala Desa Sardonoharjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang yang diterbitkan Kades Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho.

 

Namun para calon legislatif sudah terlebih dahulu masuk sebelum Perkades disahkan dan sejumlah warga sudah ada yang memberikan tanda tangan ke salah satu caleg. Gerakan ini sempat ditentang sejumlah warga, kata Zaki, karena uang yang ditawarkan merupakan tambahan biaya yang bisa diterima warga setiap ada pesta demokrasi.

 

Zaki mengaku tidak pernah mendapatkan intimidasi atau ancaman namun merasa berat karena harus berhadapan dengan tetangganya sendiri. Bersama tim dari desa ia melakukan sejumlah pertemuan, untuk menjelaskan tentang peraturan desa tentang anti-politik uang.

 

Dalam salah satu pertemuan pada akhir Maret lalu, Zaki memperingatkan bahwa serangan fajar – atau terjadinya pembagian uang atau barang pada pagi hari menjelang pemilu – bisa saja terjadi di desa dengan penduduk hampir 25.000 jiwa itu. Pertemuan akhir Maret lalu diakhiri dengan pekikan bersama, Desa Sardonoharjo Anti Politik Uang!

 

Harjuno Wiwoho (46), Kepala Desa Sardonoharjo yang ikut pertemuan itu, mengusulkan lebih gencar lagi mensosialisasikan Perkades Desa Anti Politik Uang (APU) ke semua warga lewat berbagai pertemuan. Sosialisasi ini termasuk dengan pemasangan stiker anti politik uang di depan rumah, dan spanduk di setiap masuk gang. Harjono menyatakan praktik ini sudah menjadi semacam budaya dengan berbagai cara yang dilakukan politisi.

 

Biasanya, calon legislatif (caleg) atau tim suksesnya turun ke masyarakat memberikan janji, bantuan atau kompensasi. Mendaftar nama-nama warga lalu memberi uang atau memberikan sesuatu di salah satu dusun sebagai pencitraan diri agar dipilih, cerita Harjono.

 

Harjuno mengakui bahwa rantai politik mata uang ini sulit diputus dan warga yang menerima biasanya mengatakan, Kondisi dusun yang tidak bisa membeli tenda atau kursi, sayang kalau ditolak. Wasingatu Zaki juga menyatakan hal senada. Warga desa, menurutnya sulit untuk menolak tawaran uang.

 

Vici Herawati Koordinator SDM dan anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, menyambut gerakan yang berasal dari inisiatif masyarakat sendiri. Vici mengaku hal itu selalu terjadi di setiap pemilu tapi sangat sulit mengungkap dan menangkapnya, karena “Tidak ada yang mau bersaksi.

 

Vici sebagai anggota Bawaslu yang kerap menangani kasus pelanggaran pemilu, berharap besar pada gerakan warga Sardonoharjo melawan politik uang. Saat pemilu legislatif 2014 misalnya, Yunti pernah mendapat tawaran uang dan janji-janji pemberian barang. Namun janji memberi barang tak pernah terwujud katanya.

 

Indro Suprobo, salah satu warga Desa Sardonoharjo juga merasakan beratnya gerakan memutus rantai politik uang. Dengan lahirnya Perkades Desa APU, Indro menyatakan masyarakat semakin paham bahwa bentuk-bentuk bantuan seperti pemberian seperangkat tenda dan kursi kepada masyarakat adalah patut diduga sebagai praktik politik uang.

 

Bandar Live Casino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *